DEWAN PIMPINAN PUSAT NASIONAL INDONESIA RAYA ( NINDORA ): Agustus 2015

ANGGARAN DASAR

Organisasi Kemasyarakatan

NASIONAL INDONESIA RAYA

( NINDORA )

MASYARAKAT MENUNGGU KITA

PEMBUKAAN

MANIFESTO

ORMAS NASIONAL INDONESIA RAYA ( NINDORA )

Sejarah perjalanan sebuah bangsa adalah sejarah pergolakan kaum muda.

Empat belas tahun sudah reformasi menjadi harapan dan tumpuan perubaha, empat belas tahun sudah reformasi diwarnai pergulatan pemikiran, sirkulasi kekuasaan dan utak atik angka pertumbuhan ekonomi.

Empat belas tahun pula, penantian itu tak pernah berujung. Perjuangan merawat demokrasi malah menjurus pada kelelahan massal warga Negara akibat korupsi, kolusi, kekerasan sosial, radikalisme dan kesulitan ekonomi yang akut.

Kondisi ini semakin parah, ketika segelintir elit anti demokrasi memanfaatkan kondisi kebatinan rakyat yang

sudah lelah, untuk memantapkan kembali kuasa oligarkis-plutokratiknya. Propaganda politik kaum oligarkis

secara nyata dikumandangkan: bahwa demokrasi tidak membuahkan kesejahteraan dan keteraturan, tetapi ketidakteraturan.

Hari ini kami nyatakan, kami kaum muda, menolak kembalinya logika oligarkis dalam era demokrasi dan reformasi. Kami sadar, bahwa perjuangan merawat demokrasi adalah jalan terjal yang harus kami ambil dan lewati. Kami belajar dari sejarah, bahwa kejayaan suatu bangsa tidaklah jatuh dari langit, kejayaan suatu bangsa harus direbut dengan keringat dan tangan kita sendiri. Mengutuk keadaan hanyalah pekerjaan kaum peragu. Meratapi liberalisme ekonomi, feodalisme politik, intoleransi dan kejahatan kemanusiaan hanyalah akan menghalangi tumbuh kembangnya paham nasionalisme kebangsaan dan patriotisme cinta tanah air. Berhenti mengutuk keadaan, bersatu untuk sesama.

Kami kaum muda yang berbeda, karena kami berani menarik garis terang berpisah dengan masa lalu. Kita yang berkumpul hari ini, adalah kita yang dibesarkan dalam alam nilai yang sama, Pancasila dan Undangundang Dasar 1945. Namun kami juga sadar, kita sedang hidup dalam realitas politik yang sedang mengotori akal budi dan nurani anak bangsa.

Kami sadar akan datangnya pertanda jaman, sebuah pertanda yang mengharuskan kaum muda bertindak, mengambil alih kendali bangsa, mengabdi pada segenap kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia.

Mengabdi pada Res Publika.

Untuk itu, maka hari ini, kami yang berkumpul disini, mengambil jalan baru dengan membentuk sebuah Organisasi Kemasyarakatan bernama NASIONAL INDONESIA RAYA. Sebagai bentuk pembelaan kaum muda terhadap demokrasi dari upaya pembajakan kaum oligarkis. Sebagai wadah bersatunya potensi muda untuk memperjuangkan, merawat dan melindungi hak-hak politik warga Negara, membangun

kembali semangat republikanisme, menghidupkan kembali jika gotong royong, serta mempercepat terwujudnya Negara kesejahteraan. NINDORA adalah tempat bersemainya jati diri kaum muda Indonesia, yang memiliki militansi, simpati dan empati pada sesama serta keteguhan pengetahuan yang kokoh. Etos, Patos dan Logos untuk kepemimpinan politik baru Bangsa Indonesia. Kebenaran tidak perlu dibela, kebenaran harus diperjuangkan. Jayalah NINDORA, Jayalah Rumah Kaum

Merdeka.

BAB I

NAMA, PENDIRIAN, ASAS, KEDUDUKAN DAN LAMBANG ORGANISASI

Pasal 1

Nama dan Pendirian

Organisasi ini bernama Organisasi Kemasyarakatan NASIONAL INDONESIA RAYA yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) ini disingkat NINDORA dan didirikan di Bogor-Jawa Barat

Pasal 2

Asas

NINDORA berasaskan Pancasila

Pasal 3

Kedudukan

Kantor pusat NINDORA berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

BAB II

VISI DAN MISI ORGANISASI

Pasal 4

Visi

Indonesia yang berkemajuan, adil, makmur, sejahtera, berdaulat, bermartabat dan berbudaya diatas

kekuatan Nasional Indonesia Raya.

Pasal 5

Misi

1. Membangun nasional Indonesia raya sebagai prasyarat bangsa berdaulat

Secara aktif membangun kesadaran dan kepeloporan untuk terciptanya Nasional Indonesia Raya dalam perspektif satu negara bangsa yang bertumpu pada dimensi manusia sebagai rakyat, tanah air sebagai wilayah kedaulatan dan sumber kehidupan, dan mewujudkan impian didirikannya Republik Indonesia sebagai tugas sejarah yang lahir dari semangat Sumpah Pemuda dan Proklamasi Kemerdekaan 1945.

2. Menggalang kekuatan perubahan menuju terwujudnya visi Nasional; Indonesia Raya

NINDORA menyadari sepenuhnya, adalah kewajiban untuk bekerja dengan sungguh-sungguh

menggalang segenap kekuatan NASIONAL INDONESIA RAYA melalui perwujudan nyata untuk pemerataan, kesetaraan, emansipasi yang merupakan nilai dasar NASIONAL INDONESIA RAYA . Kekuatan perubahan yang dimaksud adalah untuk mewujudkan keadilan sosial, politik dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Mendorong nilai-nlai nasional sebagai pedoman bersama kehidupan berbangsa dan bernegara.

NINDORA secara aktif mempertahankan nilai kebangsaan yakni gotong royong, bhineka tunggal ika. demokrasi ekonomi, negara hukum, hak asasi manusia dan internasionalisme sebagai kekuatan

nasional.NINDORA tidak hanya mempertahankan, tapi secara sadar dan aktif mendorong nilai- nilai nasional tersebut untuk menjadi laku politik seluruh masyarakat Indonesia.

Pasal 6

Lambang dan Tanda Gambar

NASIONAL berlambangkan ELANG biru dengan sayap berjumlah 5 (lima) helai dan bendera merah putih.

BAB III

TUJUAN, USAHA DAN BENTUK USAHA

Pasal 7

Tujuan

NINDORA didirikan dengan tujuan untuk menggalang, mengorganisir, menggerakkan dan

Menumbuh kembangkan Nasional Indonesia Raya dengan bersungguh-sungguh mewujudkan bangsa yang berdaulat, adil, makmur, sejahtera, berbudaya dan demokratis melalui pengguatan kedaulatan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, agama, hukum,sosial ekonomi, sosial dan budaya.

Pasal 8

Usaha

Nindora didalam mencapai visi misi organisasinya, menetapkan usaha dasar sebagai berikut:

1. Menciptakan manusia Indonesia seutuhnya yang dicirikan dengan tindakan kepeloporan, nilai-nilai

kebijakan, spiritualitas kebangsaan, solidaritas sosial, kearifan, kesediaan menerima perbedaan

dan etos kerja produktif di tengah masyarakat;

2. Rekruitmen dan pendidikan kader untuk menjadi pelopor, inspirator, motivator dan mediator bagi

individu, lingkungan, dan masyarakat bangsanya;

3. Melakukan pelembagaan nilai nasional Indonesia raya dan perdamaian yang berorientasi pada pembentukan kekuatan daya tahan dan daya tolak sosial terhadap setiap tindakan dan atau gejala perpecahan di lingkungannya;

4. Menciptakan keteladanan persatuan nasional di berbagai bidang kehidupan berbangsa untuk mendorong transformasi nasional melalui sistem rekruitmen dan kaderisasi organisasi yang modern, terpadu dan solutif;

5. Menjadi organisasi yang menyediakan jawaban nyata bagi kebutuhan masyarakat melalui advokasi,

gagasan, dialog dan program kerja yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan

diterima sebagai jalan keluar bersama bagi bangsa Indonesia;

6. Mendorong tumbuhnya kekuatan ekonomi nasional yang berkontribusi langsung pada kesejahteraan warga Negara Indonesia.

Pasal 9

Bentuk Usaha

Dalam rangka mewujudkan usaha organisasi tersebut, maka Nindora akan mengembangkan bentuk

usaha sebagai berikut:

1. Program kerja dan program aksi di bidang agama, hukum, pendidikan,ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kesehatan

teknologi, ilmu pengetahuan, Seni dan budaya,

2. Metodologi Program

a. Membangun kesadaran kritis melalui dialog

b. Advokasi langsung dan advokasi kebijakan

c. Pendampingan, bimbingan dan konsultansi

d. Pendidikan dan Pelatihan

e. Publikasi

f. Seminar

g. Pengorganisasian masyarakat

3. Infrastruktur Pelaksana Program

a. Struktur organisasi yang dilengkapai dengan Dewan, Badan, Lembaga dan organisasi sayap;

b. Amal Usaha dalam bentuk sindikasi kegiatan ekonomi produktif

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 10

Keanggotaan

1. Anggota NINDORA adalah warga negara Indonesia yang menyetujui Anggaran Dasar-Anggaran Rumah

Tangga dan mempunyai kartu anggota.

2. Anggota NINDORA terdiri dari anggota biasa, kader, anggota kehormatan, dan simpatisan.

3. Anggota biasa NINDORA adalah individu yang telah mendapatkan kartu anggota namun belum

mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh organisasi

4. Kader NINDORA adalah anggota yang telah mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh

organisasi sesuai jenjang kader

5. Anggota kehormatan adalah individu yang terbukti berjasa terhadap kemajuan dan perjuangan

organisasi

6. Simpatisan adalah mereka yang berjasa terhadap organisasi, mendukung tujuan NINDORA tetapi

belum menjadi anggota namun atas permintaan yang bersangkutan didaftar sebagai simpatisan.

7. Ketentuan tentang hak dan kewajiban serta rekruitmen keanggotaan diatur dalam anggaran rumah

tangga.

Pasal 11

Pemberhentian Anggota

Anggota berhenti karena:

1. Meninggal dunia.

2. Atas permintaan sendiri.

3. Diberhentikan.

BAB V

SISTEM KADERISASI

Pasal 12

Bentuk dan Sumber

1. NINDORA adalah Ormas yang bersifat terbuka

2. Sumber kader NINDORA

a. Pengurus di setiap jenjang struktur organisasi

b. Kader yang tersebar di organisasi sayap

c. Individu yang dianggap satu visi dan misi dengan NINDORA

Pasal 13

Jenjang Perkaderan

Jenjang kader NINDORA terdiri dari :

1. Kader Dasar adalah yang telah membaca dan menyetujui AD/ART NINDORA

2. Kader Inti adalah anggota yang telah mengikuti kaderisasi di masing-masing organisasi sayap

NINDORA

3. Kader Utama adalah anggota yang sedang atau telah pernah menjadi pengurus di masing-masing

jenjang struktur organisasi.

4. Pedoman mengenai kaderisasi diatur melalu sebuah Pedoman Organisasi tentang kader oleh Dewan

Pimpinan Pusat.

BAB VI

STRUKTUR

Pasal 14

Struktur Organisasi

Struktur NINDORA terdiri dari:

1. Dewan Pakar NINDORA sebagai pemegang Otoritas Tertinggi Organisasi

2. Dewan Pakar

3. Dewan Pembina

4. Mahkamah NINDORA

5. Dewan Pemimpin Pusat (DPP) Sebagai eksekutif NINDORA berkedudukan di provinsi Jawa Barat

6. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sebagai Eksekutif NINDORA di tingkat provensi dan berkedudukan di ibu kota provensi

7. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Sebagai eksekutif NINDFORA di tingkat kabupaten / kota dan berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota

8. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) sebagai eksekutif NINDORA di tingkat Kecamatan

9. Pimpinan Anak Cabang (PAC) sebagaio eksekutrif NINDORA di tingkat Kelurahan atau Desa

10. Perwakian Luar Negri

11. Organisasi Sayap NINDORA

Pasal 15

1. Hal-hal yang terkait denganstruktur dan kepengurusan yang belum diatur dalam anggaran dasar akan diatur selanjutnya dalam anggaran rumah tangga.

2. Struktur kepengurusan Organisasi Sayap, diserahkan sepenuhnya pada mekanisme internal yang

berlaku di masing-masing organisasi sayap, sepanjang sesuai dengan AD/ART NINDORA dan AD/ART organisasi sayap yang telah disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) NINDORA

BAB VII

DEWAN PAKAR NINDORA

Pasal 16

1. Dewan Pakar NINDORA disingat DPN adalah pengambil keputusan tertinggi organisasi NINDORA

2. DPN terdiri dari 3 orang anggota tetap

3. Anggota tetap DPN adalah individu-individu yang dianggap berjasa dalam mewujudkan visi dan misi

organisasi

4. Anggota DPN dapat merangkap jabatan Ketua Umum, Sekertaris Jenderal, Ketua Dewan Pembina,

Ketua Dewan Pakar Nasional atau Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP)

5. DPN dipimpin oleh seorang Ketua, wakil ketua dan Sekertaris

6. DPN memiliki kewenangan untuk memutuskan, menyetujui, membatalkan seluruh kebijakan NINDORA

di semua jenjang struktur Organisasi

7. DPN berwenang untuk mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

8. DPN berwenang untuk mengusulkan, menyetujui dan atau membatalkan kepengurusan di level DPP,

DPW dan DPD di seluruh Indonesia

9. Seluruh keputusan DPN diambil melalui rapat yang demokratis dan egaliter dalam internal DPN

10. Keputusan DPN bersifat final dan mengikat secara internal Organisasi

11. Keanggotaan tetap DPN berakhir apabila berhalangan tetap dan atau mengundurkan diri.

12. Anggota DPN yang berhalangan tetap akan digantikan melalui keputusan sidang DPN

BAB VIII

DEWAN PEMBINA

Pasal 17

1. Dewan Pembina merupakan Organisasi ditingkat pusat dan berkedudukan di ibu kota negara.

2. Dewan Pembina terdiri dari individu-individu yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Dewan Pakar Nindora.

3. Dewan Pembina selanjutnya disingkat Wanbin

4. Dewan Pembina Dipimpin oleh seorang Ketua dan Sekretaris.

5. Dewan Pembina berwenang untuk memberikan masukan konstruktif kepada Dewan Pakar Nindora dan Dewan Pimpinan Pusat NINDORA

BAB IX

DEWAN PAKAR NINDORA

Pasal 18

1. Dewan Pakar merupakan organisasi di tingkat pusat dan berkedudukan di ibukota negara

2. Dewan Pakar terdiri dari individu-individu yang ditunjuk melalui Surat Keputusan DPN

3. Dewan Pakar Selanjutnya disingkat Wakernas

4.. Dewan Pakar selanjutnya disingkat Wanbin

5.. Dewan Pakar dipimpin oleh seorang Ketua, wakil ketua dan Sekertaris

6.. Dewan Pakar berwenang untuk memberikan masukan akademik, menentukan garis besr haluan

idiologi dan program strategis NINDORA kepada DPN dan Dewan Pimpinan Pusat NINDORA

BAB X

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Pasal 19

Struktur

1. Dewan Pimpinan Pusat adalah pimpinan eksekutif tinggi dalam struktur NINDORA yang disahkan

melalui Surat Keputusan DPN

2. Dewan Pimpinan Pusat dipimpin oleh seorang Ketua Umum dan Sekertaris Jenderal

dan Bendahara.

3. Dalam menjalankan tugasnya Ketua Umum dan Sekertaris Jenderal dibantu oleh Sekjen dan Bendahara dan Ketua-ketua,wakil-wakil ketua,wakil-wakil sekjen,bendahara dan wakil-wakil bendahara.

4. Dalam struktur Dewan Pimpinan Pusat terdapat dewan-dewan, lembaga dan badan – badan Seksi Bidang lembaga dan yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

5. Organisasi sayap aalah bagian dari Dewan Pimpinan Pusat yang bekerja otonom dibawah

garis koordinasi Ketua Umum, Sekertaris Jenderal dan garis instruktif Ketua Umum NINDORA

6. Dewan Pimpinan Pusat dan jajarannya sepenuhnya tunduk pada keputusan organisasi dan keputusan

DPN

BAB XI

MAHKAMAH NINDORA

Pasal 20

1. Mahkamah NINDORA terdiri dari individu-individu yang ditunjuk melalui Surat Keputusan DPN

2. Mahkamah NINDORA bertugas menyelesaikan perselisihan Internal Organisasi.

3. Penyelesaian perselisian Internal harus diselesaikan paling lambat 30 hari setelah masuknya surat aduan.

4. Dalam hal Perselisihan Internal, pustusan Mahkamah NINDORA bersifat final dan mengikat secara Internal Organisasi

BAB XI

NINDORA

Pasal 21

1. NINDORA terdiri dari individu-individu yang ditunjuk melalui Surat Keputusan DPN

2. NINDORA bertugas menyelesaikan perselisihan internal organisasi

3. Penyelesaian perselisihan internal harus diselesaikan paling lambat 30 hari setelah masuknya

surat aduan

4. Dalam hal perselisihan internal, putusan Mahkamah NINDORA bersifat final dan mengikat

secara internal organisasi

BAB XII

PERMUSYAWARATAN

Pasal 22

Pusat dan Nasional Indonesia Raya

Jenis-jenis permusyawaratan NINDORA di tingkat pusat dan Nasional meliputi:

1. Sidang Dewan Pakar NINDORA

2. Dewan Pakar Nasional Indonesia Raya

3. Rapat Pimpinan NINDORA

4. Rapat Pengurus DPP NINDORA

5. Musyawarah Kerja NINDORA

6. Rapat Pimpinan Harian DPP NINDORA

7. Kongres Nasional Indonesia Raya

8. Rapat Komite Kerja

Pasal 23

Wilayah

Jenis-jenis permusyawaratan NINDORA di tingkat wilayah meliputi:

1. Sidang Pleno Dewan Pimpinan Wilayah (DPW)

2. Rapat Koordinasi Wilayah

3. Rapat Pimpinan Harian Wilayah

4. Rapat Komite Kerja Wilayah.

Pasal 24

Daerah

Jenis-jenis permusyawaratan NINDORA di tingkat daerah meliputi:

1. Sidang Pleno Dewan Pimpinan Daerah (DPD)

2. Rapat Koordinasi Daerah

3. Rapat Pimpinan Harian Daerah

4. Rapat Komite Kerja Daerah

Pasal 25

Cabang

Jenis-jenis permusyawaratan NINDORA di tingkat ranting meliputi:

1. Sidang Pleno Dewan Pimpinan Cabang

2. Rapat Koordinasi Cabang

3. Rapat Pimpinan Harian Kordinator Cabang

4. Rapa Komite Kerja Cabang.

Pasal 26

Anak Cabang

Jenis-jenis permusyawaratan NINDORA di tingkat ranting meliputi:

1. Sidang Pleno Pimpinan Anak Cabang

2. Rapat Koordinasi Anak Cabang

3. Rapat Pimpinan Harian Kordinator Anak Cabang

4. Rapa Komite Kerja Anak Cabang.

Pasal 27

Sayap Nindora

Jenis-jenis permusyawaratan NINDORA di tingkat ranting meliputi:

1. Sidang Pleno Sayap

2. Rapat Koordinasi Sayap

3. Rapat Pimpinan Harian Kordinator Sayap

4. Rapa Komite Kerja Sayap

BAB XIII

KETERWAKILAN PEREMPUAN

Pasal 28

1. Dewan Pimpinan Pusat NINDORA harus menyertakan sekurang-kurangnya 30 % keterwakilan

perempuan.

2. Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Wilayah

dan Pimpinan Anak Cabang NINDORA diwajibkan memenuhi sekurang-kurangnya

30 % keterwakilan perempuan

BAB XIV

PERIODE KEPEMIMPINAN

Pasal 29

Masa Jabatan

1. Dewan Pimpinan Pusat Organisasi dipilih dan ditetapkan untuk masa jabatan lima tahun.

2. Dewan Pimpinan Wilayah, Daerah dan Luar Negeri dipilih dan ditetapkan untuk masa jabatan

lima tahun

3. Dewan Pimpinan Cabang dan Ranting dipilih dan ditetapkan untuk masa jabatan lima tahun

4. Pimpinan Organisasi Sayap organisasi dipilih dan ditetapkan untuk masa jabatan lima tahun

BAB XV

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 30

1. Pengambilan keputusan dilaksanakan melalui musyawarah untuk mufakat.

2. Apabila mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB XVI

KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 31

Keuangan dan kekayaan NINDORA diperoleh dari :

1. Iuran anggota;

2. Usaha-usaha lain yang dilakukan oleh NINDORA;

3. Sumbangan yang tidak mengikat;

4. Peralihan hak untuk dan atas nama NINDORA.

BAB XVII

ORGANISASI SAYAP NINDORA

Pasal 32

1. Organisasi Sayap NINDORA adalah kehadiran nyata NINDORA di setiap sektor kehidupan rakyat

Indonesia

2. Organisasi Sayap NINDORA adalah sumber kader inti NINDORA

3. Organisasi Sayap NINDORA didirikan dan ditetapkan oleh keputusan DPN

4. Organisas sayap secara otonom menetapkan garis kebijakan organisasinya sepanjang tidak

bertentangan dengan AD/ART NINDORA

5. Setiap organisasi sayap bertanggungjawab sepenuhnya kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat

NINDORA dan kepada Dewan Persatuan Nasional

6. Pendirian dan pembentukan Organisasi Sayap NINDORA akan diatur tersendiri melalui Peraturan

Organisasi oleh Dewan Pimpinan Pusat.

BAB XVIII

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 33

1. NINDORA hanya dapat dibubarkan oleh Kongres Luar Biasa yang diselenggarakan khusus untuk itu.

2. Rapat Luar Biasa sebagaimana disebut pada ayat 1, dapat diselenggarakan apabila di usulkan atau

di gelar oleh DPN

3. Ketentuan tentang pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam

Anggaran Rumah Tangga

BAB XIX

ATURAN PERALIHAN

Pasal 34

1. Untuk pertama kali, struktur dan perangkat NINDORA di seluruh tingkat kepengurusan dibentuk oleh

Dewan Pimpinan Pusat.

2. Dalam hal yang terkait dengan kebijakan organisasi sampai dengan pelaksanaan Kongres pertama

menjadi kewenangan Dewan Pimpinan Pusatdan DPN

Pasal 35

Anggaran Dasar NINDORA ini mulai berlaku sejak di tetapkan sampai dengan berlaku surut.

BAB XX

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 36

1. Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

2. Seluruh anggota memiliki kewajiban untuk mematuhi Anggaran Dasar ini.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Organisasi Kemasyarakatan

NASIONAL INDONESIA RAYA ( NINDORA )

BAB I

LAMBANG DAN TANDA GAMBAR

Pasal 1

Lambang NINDORA

MASYARAKAT MENUNGGU KITA

Pasal 2

Makna Lambang dan Tanda Gambar

Arti lambang NINDORA adalah sebagai berikut :

a. Burung ELANG dengan mata tajam menatap ke depan, bermaknakan optimisme akan masa

depan Indonesia yang merdeka, berdaulat, sejahtera, berbudaya dan bermartabat. Burung ELANG

juga melambangkan kebebasan dan keberanian, menunjukkan kebebasan berpikir dan keberanian

mengambil tindakan oleh kader-kader NINDORA

b. Kepak sayap berjumlah 5 (lima) helai berlambangkan asas organisasi NINDORA adalah Pancasila

c. Warna Merah Putih bermakna nasionalisme kebangsaan dan semangat republikanisme yang

terpatri dalam prinsip, sikap dan tindakan seluruh kader NINDORA dimanapun berada

d. Warna biru bermaknakan kedalaman berpikir dalam mengemban misi persatuan Indonesia. Warna

biru juga menunjukkan semangat perdamaian yang selalu mewarnai gerak dan langkah NINDORA

mengemban amanat rakyat Indonesia

Pasal 3

Penggunaan Lambang

Lambang NINDORA digunakan pada atribut-atribut organisasi yang ketentuan penggunaannya akan diatur

lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan Pusat.

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 4

Ketentuan Umum

1. Setiap warga negara Republik Indonesia :

a. Telah berumur 17 tahun atau sudah/pernah menikah.

b. Menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga NINDORA

2. Setiap warga negara yang telah memenuhi ayat 1 (satu) dapat mengajukan permohonan secara tertulis

kepada Dewan Pimpinan Pusat melalui pimpinan di semua tingkatan.

3. Setiap Warga Negara Indonesia yang telah disetujui menjadi anggota NINDORAakan diberikan kartu anggota yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat melalui struktur resmi organisasi di tempat yang bersangkutan melakukan pendaftaran

Pasal 5

Kewajiban Anggota

1. Patuh dan setia kepada garis perjuangan, AD/ART serta keputusan-keputusan organisasi

2. Menjaga, mempertahankan dan menghormati prinsip-prinsip organisasi

3. Membayar iuran wajib anggota

4. Tidak merangkap sebagai anggota partai politik

Pasal 6

Hak-hak Anggota

1. Memperoleh perlakuan yang sama dengan anggota NINDORA lainnya.

2. Mempunyai hak memilih dan dipilih.

3. Mempunyai hak untuk menyatakan pendapat.

4. Mempunyai hak untuk membela diri.

Pasal 7

Sanksi-sanksi

Diberikan kepada anggota dan atau pengurus NINDORA apabila :

1. Melanggar AD/ART serta keputusan-keputusan organisasi

2. Melakukan perbuatan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.

3. Melakukan perbuatan yang merusak nama baik organisasi.

4. Tindakan-tindakan lain yang bertentangan kebijakan organisasi

Pasal 8

Bentuk-bentuk Sanksi

1. Peringatan lisan.

2. Peringatan tertulis.

3. Diberhentikan sementara sebagai anggota dan atau pimpinan organisasi.

4. Diberhentikan selamanya sebagai anggota dan atau pimpinan organisasi.

Pasal 9

Mekanisme Pemberian Sanksi

1. Bagi Dewan Pimpinan Pusat NINDORA:

a. Pemberian sanksi teguran tertulis dilakukan oleh DPP.

b. Pemberian sanksi pemberhentian sementara sebagai pimpinan atau anggota dan pemberhentian

selamanya sebagai pimpinan dan atau anggota dilakukan oleh DPN

2. Bagi Pimpinan Wilayah dan Daerah pemberian sanksi dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat NINDORA

berdasarkan keputusan hasil Rapat Pimpinan Harian DPP.

3. Bagi Pimpinan Cabang dan Ranting pemberian sanksi dilakukan oleh Dewan Pimpinan Wilayah atas

permintaan Pimpinan setempat dan disetujui oleh DPP

4. Bagi anggota NINDORA pemberian sanksi sebagaimana pasal 8 ayat 3 dan 4 dilakukan oleh DPP

berdasarkan permintaan Pimpinan setempat.

Pasal 10

Mekanisme Pembelaan Diri

1. Pembelaan diri atas sanksi teguran tertulis yang dilakukan oleh DPP dapat diajukan kepada Rapat

Pimpinan Harian DPP

2. Pembelaan diri atas sanksi pemberhentian sementara atau selamanya sebagai pimpinan dan atau

anggota yang dilakukan oleh DPP dapat diajukan kepada DPP.

3. Pembelaan diri atas sanksi yang dilakukan oleh DPP, DPW dan DPD dapat diajukan kepada DPP yang

akan dibicarakan dalam Rapat Pimpinan Harian DPP NINDORA

4. Pembelaan diri atas sanksi yang dilakukan oleh DPW NINDORA dan dapat di ajukan kepada DPP yang akan dibicarakan dalam Rapat Pimpinan Harian DPP

5. Pembelaan di atas sanksi yang dilakukan oleh DPC NINDORA dan PAC di ajukan kepada DPW yang akan dibicarakan dalam Rapat Pimpinan Harian DPW

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 11

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi terdiri dari :

1. Organisasi Tingkat Pusat, disebut dengan Dewan Pimpinan Pusat.

2. Organisasi Tingkat Propinsi, disebut dengan Dewan Pimpinan Wilayah.

3. Organisasi Tingkat Kabupaten/Kota, disebut dengan Dewan Pimpinan Daerah.

4. Organisasi Tingkat Kecamatan, disebut dengan Dewan Pimpinan Cabang.

5. Organisasi Tingkat Desa/Kelurahan, disebut dengan Dewan Pimpinan Anak Cabang.

6. Untuk Perwakilan Organisasi di luar negeri, dapat dibentuk struktur organisasi bernama Perwakilan Luar

Negeri NINDORA.

7. Organisasi di sektor masyarakat, disebut dengan Organisasi Sayap NINDORA.

Pasal 12

Kepengurusan Organisasi

Kepengurusan NINDORA terdiri atas :

1. Dewan Nasional Indonesia Raya terdiri dari unsur Ketua, Sekertaris dan anggota-anggota

2. Dewan Pembina terdiri dari unsur Ketua, Sekertaris dan anggota-anggota

3. Dewan Pakar Nasional terdiri dari unsur Ketua, Sekertaris dan anggota-anggota

4. Mahkamah Organisasi terdiri dari unsur Ketua, Sekertaris dan anggota-anggota

5. Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari Unsur Ketua Umum, Wakil – wakil Ketua, Sekretaris Jenderal, Wakil-

Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Bendahara dan Perangkat lainnya sesuai dengan

Kebutuhan Dewan Pimpinan Pusat atau jika diputuskan oleh DPN.

6. Dewan Pimpinan Wilayah dan Daerah terdiri dari

a. Dewan Pembina Wilayah dan Daerah

b. Dewan Pakar Wilayah dan Daerah

c. Dewan Pimpinan Wilayah dan Daerah, meliputi Ketua, Wakil-wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-wakil Sekretaris, Bendahara, wakil-wakil bendahara dan perangkat lainnya sesuai dengan

keperluan organisasi dan disesuaikan dengan struktur Dewan Pimpinan Pusat kecuali untuk

Perwakilan Luar Negeri

7. Dewan Pimpinan Cabang dan Pimpinan Anak Cabang terdiri atas Ketua Wakil – wakil

Ketua,sekertaris, Wail-wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil-wakil Bendahara dan perangkat lainnya

Sesuai dengan kebutuhan organisasi :

7. Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, Pimpinan Anak Cabang

Organisasi Sayap yang strukturnya merupakan hak otonom organisasi sayap yang ditetapkan sesuai kebutuhan AD/ART masing-masing organisasi sayap yang disetujui oleh DPP.

BAB IV

DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT

Pasal 13

Wewenang Dewan Pakar NINDORA

1. Mengangkat, menetapkan dan memberhentikan Dewan Pembina NINDORA

2. Mengangkat, menetapkan dan memberhentikan Mahkamah NINDORA

3. Mengangkat, menetapkan dan memberhentikan Dewan Pakar NINDORA

4.. Memilih, menetapkan dan memberhentikan Dewan Pimpinan Pusat, Wilayah dan Daerah

5. Menetapkan kebijakan nasional yang mengikat seluruh struktur dibawahnya

Pasal 14

Dewan Pembina

Syarat keanggotaan Dewan Pembina:

1. Taat dan patuh terhadap AD/ART dan ketentuan-ketentuan lain yang menjadi keputusan organisasi

2. Melaksanakan visi, misi, garis perjuangan, asas, tujuan dan usaha organisasi

3. Telah teruji komitmennya terhadap langkah dan perjuangan organisasi.

4. Berpegang teguh dan mempunyai komitmen kepada nilai-nilai moral, adil dan bijaksana.

Pasal 15

Tugas Dewan Pembina dan Pakar NINDORA

Memberikan pandangan dan pendapat akademis kepada organisasi dalam hal program-program strategis dan garis ideologi perjuangan organisasi

Pasal 16

Dewan Pakar Nasional

Syarat keanggotaan Dewan Pakar Nasional:

1. Taat dan patuh terhadap AD/ART dan ketentuan-ketentuan lain yang menjadi keputusan organisasi

2. Melaksanakan garis perjuangan, asas dan tujuan organisasi

3. Telah teruji komitmennya terhadap langkah dan perjuangan organisasi

4. Berpegang teguh dan mempunyai komitmen kepada nilai-nilai moral, adil dan bijaksana

Pasal 17

Tugas Dewan Pakar Nindora

Memberikan pandangan dan pendapat akademis kepada organisasi dalam hal program-program strategis dan garis ideologi perjuangan organisasi

Pasal 18

Dewan Pimpinan Pusat

Syarat keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat:

a. Kader Utama

b. Melaksanakan AD/ART

c. Telah teruji komitmennya terhadap langkah dan perjuangan NINDORA

d. Berpegang teguh dan mempunyai komitmen kepada nilai-nilai moral, adil dan bijaksana.

Pasal 19

Wewenang dan Kewajiban Dewan Pimpinan Pusat

1. Dewan Pimpinan Pusat mempunyai wewenang:

a. Menyusun program dan anggaran tahunan organisasi, termasuk di dalamnya menerima usulan

anggaran dari sayap organisasi yang akan ditetapkan menjadi program tahunan organisasi

b. Menetapkan Pedoman-pedoman Organisasi

c. Menetapkan produk-produk konsepsional untuk Bidang-bidang tugas dan lembaga-lembaga

struktural di bawahnya.

d. Menetapkan produk-produk teknis operasional organisasi lainnya.

e. Menerima iuran, hibah dan dana sukarela yang legal.

f. Memimpin, mengesahkan dan mengawasi lembaga-lembaga dan badan-badan di bawahnya.

g. Mengesahkan Dewan Pimpinan Wilayah dan Daerah.

h. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja Pimpinan Wilayah dan lembaga terkait

lainnya.

i. Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Kongres.

j. Menetapkan kebijaksanaan organisasi di tingkat pusat sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran

Rumah Tangga, Keputusan DPN, Keputusan Kongres serta Peraturan Organisasi lainnya.

2. Dewan Pimpinan Pusat mempunyai kewajiban:

a. Mematuhi keputusan DPN

b. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan NINDORA sesuai dengan Anggaran Dasar,

Anggaran Rumah Tangga, Keputusan DPN, Keputusan Kongres dan Peraturan NINDORA lainnya.

c. Menyampaikan Laporan dihadapan peserta NINDORA

BAB V

DEWAN PIMPINAN WILAYAH

Pasal 20

Dewan Pembina Wilayah

Syarat keanggotaan Dewan Pembina Wilayah:

1. Taat dan patuh terhadap AD/ART dan ketentuan-ketentuan lain yang menjadi keputusan organisasi

2. Melaksanakan garis perjuangan, asas dan tujuan dan usaha organisasi.

3. Telah teruji komitmennya terhadap langkah dan perjuangan organisasi.

4. Berpegang teguh dan mempunyai komitmen kepada nilai-nilai moral, adil, bertaqwa dan bijaksana.

Pasal 21

Tugas Dewan Pembina Wilayah

Memberikan pandangan dan pendapat kepada organisasi dalam hal program-program, strategi dan

penguatan eksistensi NINDORA di tingkat wilayah

Pasal 22

Dewan Pimpinan Wilayah

Syarat keanggotaan Dewan Pimpinan Wilayah:

a. Kader Inti

b. Melaksanakan asas dan tujuan organisasi.

c. Telah teruji komitmennya terhadap langkah dan perjuangan organisasi di tingkat wilayah.

d. Berpegang teguh dan mempunyai komitmen kepada nilai-nilai moral, adil dan bijaksana.

Pasal 23

Dewan Pakar Wilayah

Syarat keanggotaan Dewan Pakar Wilayah:

1. Taat dan patuh terhadap AD/ART dan ketentuan-ketentuan lain yang menjadi keputusan organisasi

2. Melaksanakan garis perjuangan, asas dan tujuan dan usaha organisasi.

3. Telah teruji komitmennya terhadap langkah dan perjuangan organisasi.

4. Berpegang teguh dan mempunyai komitmen kepada nilai-nilai moral, adil, bertaqwa dan bijaksana.

Pasal 24

Tugas Dewan Pakar Wilayah

Memberikan pandangan dan pendapat kepada organisasi dalam hal program-program, strategi dan

Garis ideologi perjuangan NINDORA

Pasal 25

Struktur Dewan Pimpinan Wilayah

Dewan Pimpinan Wilayah terdiri dari Ketua,Wakil-wakil ketua, Sekretaris , Wakil-wakil Sekretari, dan Bendahara, Wakil-wakil Bendahara.

Pasal 26

Tugas Dewan Pimpinan Wilayah

1. Menyusun program dan anggaran tahunan Wilayah dan lembaga-lembaga di bawahnya kemudian

disahkan sebagai program organisasi.

2. Menetapkan produk-produkkosepsional untuk bidang-bidang tugas dan lembaga-lembaga struktural

dibawahnya

3. Melalui koordinasi dengan pimpinan pusat , berwenang menerima wakaf, hibah

4. Menyusun laporan keuangan dan evaluasi akhir tahun.

5. Membentuk dan mengkoordinasikan lembaga-lembaga dan badan-badanpendukung organisasi.

4. Mengesahkan strukturkepengurusan Pimpinan Cabang.

5. Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Sidang Paripurna Wilayah dan rapat koordinasi dewan dan keputusan organisasi lainnya.

6. Menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan organisasi di tingkat wilayah sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan rapat koordinasi daerah, serta peraturan

organisasi lainnya.

7. Menyampaikan Laporan pertanggungjawaban dihadapan peserta Rapat Koordinasi Wilayah.

8. Melaksanakan rapat-rapat organisasi di tingkat Daerah

BAB VI

DEWAN PIMPINAN DAERAH

Pasal 27

Dewan Pembina Daerah

Syarat keanggotaan Dewan Pembina Wilayah:

1. Taat dan patuh terhadap AD/ART dan ketentuan-ketentuan lain yang menjadi keputusan organisasi

2. Melaksanakan garis perjuangan, asas dan tujuan dan usaha organisasi.

3. Telah teruji komitmennya terhadap langkah dan perjuangan organisasi.

4. Berpegang teguh dan mempunyai komitmen kepada nilai-nilai moral, adil, bertaqwa dan bijaksana.

Pasal 28

Tugas Dewan Pembina Daerah

Memberikan pandangan dan pendapat kepada organisasi dalam hal program-program, strategi dan penguatan eksistensi organisasi di tingkat daerah

Pasal 29

Dewan Pakar Daerah

Syarat keanggotaan Dewan Pakar Daerah :

1. Taat dan patuh terhadap AD/ART dan ketentuan-ketentuan lain yang menjadi keputusan organisasi

2. Melaksanakan garis perjuangan, asas dan tujuan dan usaha organisasi.

3. Telah teruji komitmennya terhadap langkah dan perjuangan organisasi.

4. Berpegang teguh dan mempunyai komitmen kepada nilai-nilai moral, adil, bertaqwa dan bijaksana.

Pasal 30

Tugas Dewan Pakar Daerah

Memberikan pandangan dan pendapat akademis kepada organisasi dalam hal program-program, strategi dan garis ideologi perjuangan organisasi.

Pasal 31

Dewan Pimpinan Daerah

Syarat keanggotaan Dewan Pimpinan Cabang:

a. Kader Inti

b. Melaksanakan asas, tujuan, usaha organisasi.

c. Telah teruji komitmennya terhadap langkah dan perjuangan organisasi di tingkat daerah

d. Berpegang teguh dan mempunyai komitmen kepada nilai-nilai moral, adil dan bijaksana

Pasal 32

Struktur Dewan Pimpinan Daerah

Dewan Pimpinan Daerah ( DPD ) terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara

Pasal 33

Tugas Dewan Pimpinan Daerah

1. Menyusun dan mengesahkan program dan anggaran tahunan daerah dan untuk lembaga – lembaga di bawahnya untuk kemudian disahkan menjadi program organisasi

2. Melalui koordinasi dengan Pimpinan Wilayah, berwenang menerima sumbangan hibah.

3. Membuat laporan keuangan dan evaluasi akhir

3. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahunan Pimpinan Anak Cabang (PAC)

4. Memimpin, mengesahkan dan mengawasi lembaga-lembaga dibawahnya.

5. Membentuk dan mengkoordinasikan lembaga-lembaga pendukung organisasi.

6. Mengesahkan Kepengurusan Pimpinan Anak Cabang dan Cabang

7. Mengawasi dan Mengevaluasi pelaksanaan program kerja Dewan Pimpinan Cabang dan lembaga –lembaga terkait lainnya

8. Melaksanakan Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan sidang pleno Daerah dan Keputusan Organisasi lainnya.

9. Menetapkan dan Melaksanakan kebijaksanaan Organisasi di tingkat Wilayah sesuai dengan Anggaran

Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan DPN, Keputusan Kongres dan Sidang Paripurna Wilayah,

Sidang Pleno Pengurus Daerah serta Peraturan Organisasi Lainnya,

7. Menyampaikan Laporan pertanggung jawaban dihadapan peserta Rapat Koordinasi Daerah

8. Melaksanakan rapat-rapat organisasi di tingkat tingkat Daerah.

BAB VII

DEWAN PIMPINAN CABANG

Pasal 34

Syarat Keanggotaan Dewan Pimpinan Cabang (DPC)

Syarat keanggotaan Dewan Pimpinan Cabang:

a. Kader Inti

b. Melaksanakan asas, tujuan, usahaorganisasi.

c. Telah teruji komitmennya terhadap langkah dan perjuangan organisasi di tingkat cabang.

d. Berpegang teguh dan mempunyai komitmen kepada nilai-nilai moral, adil dan bijaksana

Pasal 35

Struktur Pimpinan Anak Cabang

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) terdiri dari Ketua, wakil ketua, Sekertaris, wakil sekretaris dan Bendahara, wakil-wakil Bendahara.

Pasal 36

Tugas Dewan Pimpinan Cabang

1. Menyusun program dan anggaran tahunan Cabang dan lembaga – lembaga di bawahnya untuk

Kemudian disahkan menjadi program organisasi

2. Melalui koordinasi dengan Dewan Pimpinan Daerah, berwenang menerima wakaf dan hibah.

3. Menyusun laporan keuangan dan evaluasi akhir

4. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahunan Pimpinan Anak Cabang (PAC) dan

Lembaga terkait lainnya.

5. melksanakan kebijakn-kebijakan yang ditetapkan oleh rapat kordinasi Daerah dan Sidang Paripurna

Cabang keputusan organisasi lainnya

6. Menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan organisasi di tingkat Cabang sesuai dengan Anggaran

Dasar, Anggaran Rumah Tangga Keputusan Kongres dan Rapat Koordinasi Wilayah, Daerah dan Cabang serta peraturan Organisasi lainnya.

7. Menyampaikan Laporan pertanggung jawaban kepada Rapat Koordinasi Cabang..

8. Melaksanakan rapat-rapat organisasi di tingkat Cabang.

BAB VIII

SAYAP NINDORA

Pasal 37

Syarat Keanggotaan SAYAP NINDORA

Syarat keanggotaan SAYAP NINDORA:

a. Kader Inti

b. Melaksanakan asas, tujuan, usaha organisasi.

c. Telah teruji komitmennya terhadap langkah dan perjuangan organisasi di tingkat cabang.

d. Berpegang teguh dan mempunyai komitmen kepada nilai-nilai moral, adil dan bijaksana

Pasal 38

Struktur SAYAP NINDORA

Sayap Nindora terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan pengurus lainnya

Pasal 39

Tugas Sayap Nindora

1. Menyusun dan mengesahkan program dan anggaran tahunan organisasi

2. Menyusun laporan keuangan dan evaluasi akhir

3. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahunan Sayap Nindora.

4. melaksanakan kebijakn-kebijakan yang ditetapkan oleh rapat kordinasi Daerah dan keputusan organisasi lainnya

5. Menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan organisasi di tingkat Sayap sesuai dengan Anggaran

Dasar, Anggaran Rumah Tangga Keputusan DPN, Keputusan Kongres, Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Indonesia Raya, Wilayah, Daerah, Cabang, Sayap serta peraturan Organisasi lainnya.

6. Menetapkan dan Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan oraganisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan DPN, Keputusan Rapat Koordinasi Sayap serta Peraturan Organisasi lainnya.

7. Menyampaikan Laporan pertanggung jawaban kepada Rapat Koordinasi Sayap.

8. Melaksanakan rapat-rapat organisasi ditingkat sayap

BAB IX

PEMBEKUAN KEPENGURUSAN

Pasal 40

1. Dewan Pimpinan Pusat dapat membekukan Pimpinan Organisasi pada tingkat pimpinan wilayah dan

daerah dengan ketentuan bahwa pengambilan keputusannya ditetapkan sekurang-kurangnya melalui

Rapat Pimpinan Harian DPP dan atau Sidang DPN

2. Dewan Pimpinan Wilayah di semua tingkatan dapat membekukan pimpinan organisasi pada tingkat pimpinan cabang dengan ketentuan bahwa pengambilan keputusannya ditetapkan sekurang-kurangnya melalui Rapat Pimpinan Harian DPP dan disetujui oleh DPN(Dewan Pakar NINDORA).

3. Dewan Pimpinan Daerah dapat membekukan pimpinan organisasi pada tingkat PAC dengan

ketentuan bahwa pengambilan keputusannya ditetapkan sekurang-kurangnya melalui Rapat Pimpinan Harian Daerah.

4. Setiap pembekuan kepengurusan organisasi harus dilaporkan kepada seluruh struktur Pimpinan

organisasi setingkat di atasnya untuk mendapatkan persetujuan.

5. Pembekuan kepengurusan harus menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan dan tidak bertentangan

dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan organisasi lainnya.

6. Setelah pembekuan terjadi, maka kepengurusan pimpinan organisasi dipegang oleh kepengurusan

setingkat lebih tinggi atau membentuk caretaker sebagai pengurus sementara.

7. Pimpinan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) pasal ini, bertugas mempersiapkan

penyelenggaraan musyawarah menurut tingkatan yang akan memilih kepengurusan baru.

8. Selambat-lambatnya tiga (3) bulan setelah pembekuan, harus sudah terselenggara Rapat Pimpinan

Harian menurut tingkatannya untuk memilih kepengurusan baru.

BAB X

KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 41

Bidang-bidang, Lembaga dan Badan

1. Bidang-bidang dan badan adalah kelengkapan organisasi yang merupakan alat pengabdian dan perjuangan NINDORA

2. Bidang-bidang dan badan dibentuk oleh DPP sesuai kebutuhan.

3. Bidang-bidang dan badan memiliki struktur organisasi sendiri dari tingkat Pusat sampai ke

tingkat Cabang sesuai dengan potensi Cabang.

4. Bidang-bidang dan badan berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada

pimpinan organisasi menurut tingkatannya.

Pasal 42

Organisasi Sayap

1. Pembentukan sayap Organisasi dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat dengan melalui Keputusan

DPN

2. Sayap organisasi merupakan organisasi yang otonom namun secara hirarki berada dibawah otoritas

Dewan Pimpinan Pusat Organisasi dalam hal ini Ketua Umum

3. Koordinasi seluruh Organisasi Sayap dilakukan oleh Ketua Umum secara instruktif dan dibantu

Sekretaris Jenderal untuk garis koordinasi

4. Organisasi Sayap adalah perangkat organisasi yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan

organisasi, khususnya yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan merupakan basis

massa serta sumber kader organisasi di berbagai segmen dan atau lapisan sosial masyarakat tertentu.

5. Organisasi sayap berkewajiban menyesuaikan dengan asas, tujuan, dan usaha organisasi.

6. Keputusan permusyawaratan tertinggi Organisasi Sayap yang menyangkut Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga harus mendapat persetujuan DPN, baik keseluruhan dan atau perubahan;

7. Keputusan permusyawaratan tertinggi Organisasi Sayap yang tidak menyangkut Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga harus dikoordinasikan kepada Dewan Pimpinan pusat menurut tingkatan

masing-masing.

8. DPN berhak mengadakan perubahan, jika terdapat hal-hal yang bertentangan dan atau tidak sesuai

dengan garis kebijakan organisasi dan ormas NINDORA

9. Peraturan mengenai pembentukan dan pembekuan sayap akan diatur tersendiri melalui sebuah

Pedoman Organisasi

Pasal 43

Biro - Biro

1. Biro adalah kelengkapan organisasi di tingkat wilayah yang berfungsi sebagai unit pelaksana program -

Program Pimpinan Wilayah

2. Biro- biro dibentuk dan koordinasikan oleh Pimpinan Wilayah.

Pasal 44

Divisi – divisi

1. Divisi-divisi adalah kelengkapan organisasi di tingkat Daerah yang berfungsi sebagai unit pelaksana

program-program Dewan Pimpinan Daerah.

2. Divisi-divisi dibentuk dan dikoordinasikan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 45

Seksi-seksi

1. Seksi adalah kelengkapan organisasi di tingkat cabang dan kordinator wilayah yang berfungsi

sebagai unit pelaksana program-program pimpinan cabang atau pimpinan PAC

2. Seksi dibentuk dan dikoordinasikan oleh Pimpinan Cabang atau Pimpinan PAC dilaporkan

kepada pimpinan pusat.

BAB XI

PERMUSYAWARATAN

Pasal 46

Sidang Bidang Dewan Pakar NINDORA

1. Sidang Bidan Dewan Pakar NINDORA adalah permusyawaratan tertinggi untuk membahaskan keputusan-keputusan strategis NINDORA

2. Sidang Bidang Dewan Pakar NINDORA diadakan sesuai kebutuhan

3. Peserta Sidang Bidang Dewan Pakar Nindora adalah Ketua, wakil ketua, Sekretaris dan

Anggota- anggota DPN.

4. Sidang DPN diselenggarakan berdasarkan undangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris

DPN.

Pasal 47

Kongres Nasional Indonesia Raya

1. Kongres Nasional Indonesia Raya diselenggarakan Oleh DPN dibantu Dewan Pimpinan Pusat

2. Kongres merupakan forum Permusyawaratan organisasi-oraganisasi yang berfungsi sebagai representasi dari pemegang kedaulaulatan Organisasi dan diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali;

3. Kongres Memiliki Wewenang :

a. Menilai laporan pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Pusat.

b. Menetapkan Garis Besar Program Perjuangan Organisasi untuk 5 tahun ke depan,

c. Membuat dan menetapakan keputusan-keputusan yang dianggap peerlu.

4. Peraturan tata tertib Kongres ditetapkan oleh Kongres.

Pasal 48

1. Peserta Kongres adalah :

a. DPN Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pembina Nasional Indonesia Raya, Dewan Pakar Nasional Indonesia Raya dan,

b. Utusan Dewan Pimpinan Wilayah yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara,

c. Utusan Dewan Pimpinan Daerah terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.

d. Utusan Badan dan Lembaga Tingkat DPP terdiri dari Ketua,

e. Utusan Organisasi Sayap Tingat DPP, terdiri dari Ketua, Sekretaris Jenderal dan Bendahara.

2. Setiap peserta Kongres mempunyai hak suara dan hak bicara.

3. Peninjau Kongres adalah:

a. Utusan Dewan Pembina dan Pakar di Tingkat Wilayah,

b. Undangan khusus yang ditunjuk oleh Dewan Pimpinan Pusat.

4. Setiap Peninjau Kongres hanya memiliki hak bicara

Pasal 49

1. Rapat Luar biasa Nasionl Indonesia Raya atau Kongres dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang- kurangnya dua per tiga (2/3) jumlah wilayah, daerah dan organisasi sayap yang sah

2. Rapat Luar Biasa sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) tambah satu (1)

jumlah peserta yang hadir

3. Keputusan Rapat Luar Biasa Sah atau kongres apabila disetujui lebih dari seperdua (1/2) tambah satu (1) jumlah peserta yang hadir

4. Keputusan Rapat Luar biasa atau Kongres tentang perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya dua per tiga (2/3) jumlah peserta yang hadir

5. Pemilihan mengenai orang dalam rapat luar biasa atau Kongres dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur adil dan demokratis

Pasal 50

1. Rancangan materi rapat luar biasa atau kongres disiapkan oleh DPN beserta DPP dan disampaikan kepada seluruh pengurus pimpinan wilayah dan kordinator wilayah selambat-lambatnya 1 tahun sebelum rapat luar biasa berlangsung.

2. Rapat luar biasa atau kongres dipimpin oleh DPN dibantu oleh DPP

Pasal 51

Rapat Pimpinan Nasional Indonesia Raya

1. Rapat Pimpinan NINDORA merupakan permusyawaratan untuk membahas masalah masalah

yang berkaitan dengan perkembangan situasi organisasi yang dinilai strategis.

2. Rapat Pimpinan NINDORA dapat diadakan sewaktu-waktu oleh DPP sesuai dengan Kebutuhan

dengan syarat disetujui oleh DPN

3. Peratutran tata tertib rapat pimpinan NINDORA ditetapkan oleh DPP

Pasal 52

Peserta Rapat Pimpinan NINDORA

1. Peserta Rapat Pimpinan NINDORA adalah :

a. DPN (Dewan Pakar NINDORA) pengurus DPP, Dewan Pembina Nasional Indonesia Raya, dan

b. Utusan pengurus Pimpinan Wilayah yang terdiri dari ketua, sekertaris dan bendahara.

c. Utusan Dewan Pimpinan Daerah Terdiri darai Ketua, dan Sekretaris

d. Utusan Badan dan Lembaga Tingkat DPP terdiri dari Ketua

e. Utusan Organisasi Sayap Tingkat DPP terdiri dari Ketua dan Sekretaris Jenderal

f. Utusan Bidang-bidang tingakt DPP dari ketua umum, sekertaris jenderal dan bendahra umum.

2. Setiap peserta rapat pimpinan NINDORA mempunyai hak suara dan hak bicara

Pasal 53

Sidang Pleno Pengurus DPP

1. Sidang Pleno Pengurus DPP dilaksanakan Oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan Undangan yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

2. Sidang Pleno Pengurus DPP diadakan untuk membahas keputusan-keputusan operasional dan koordinatif dengan menghadirkan minimal menghadirkan 2/3 (dua per tiga )pengurus DPP.

3. Sidang Pleno Pengurus DPP dihadiri oleh Pengurus DPP yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan DPN tentang struktur organisasi.

4. Pengambilan keputusan dalam pleno pengurus mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 54

Rapat Pimpinan Harian Pusat

1. Rapat pimpinan harian pusat merupakan permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah

yang berkaitan dengan perkembangan situasi Organisasi dan kehidupan Organisasi yang

bersifat operasional Taktis

2. Rapat pimpinan Harian Pusat dapat diadakan sewaktu-waktu oleh pengurus DPP sesuai dengan kebutuhan

3. Peraturan Tata tertib rapat harian pengurus pusat ditetapkan oleh DPP

Pasal 55

Musyawarah Kerja NINDORA

1. Musyawarah Kerja NINDORA diadakan oleh Pimpinan Pusat sekurang-kurangnya dua (2) kali

dalam satu periode kepengurusan.

2. Musyawarah Kerja NINDORA merupakan permusyawaratan pada tingkat pusat untuk

mengevaluasi serta membahas kinerja dan program-program Pimpinan Pusat, membahas

masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan Kongres, membahas

operasionalisasi keputusan DPN dan masalah- masalah lain yang dianggap penting.

3. Peraturan Tata Tertib Musyawarah Kerja NINDORA ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 56

Peserta Musyawarah Kerja NINDORA

1. Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pembina Nasional Indonesia Raya,Dewan Pakar NINDORA, Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Sayap.

2. Utusan dari Dewan Pimpinan Wilayah yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Wilayah

3. Musyawarah Kerja Nasional adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2)

jumlah peserta musyawarah.

4. Musyawarah kerja nasional dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat.

5. Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai satu hak suara.

Pasal 57

Rapat Pimpinan Harian DPP

1. Rapat Pimpinan Harian diadakan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan undangan

yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal

2. Rapat Pimpinan Harian ditujukan untuk membahas keputusan-keputusan organisasi yang bersifat

operasional dan taktis

3. Peserta Rapat Pimpinan Harian terdiri dari Ketua Umum, Wakil-wakil Ketua Umum, Sekretaris

Jenderal, Wakil-wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan Dewan Pakar NINDORA

4. Pengambilan keputusan dalam Rapat Pimpinan Harian DPP mengedepankan prinsip musyawarah

mufakat

Pasal 58

Rapat Komite Kerja

1. Rapat Komite Kerja adalah permusyawaratan Organisasi dalam hal yang bersifat teknis di tingkat

pusat, daerah, cabang, sayap .

2. Rapat Komite Kerja bisa diadakan setiap saat sesuai kebutuhan organisasi

3. Rapat Komite Kerja bisa diadakan oleh Dewan Pimpinan Pusat NINDORA di setiap tingkatan, atau komite kerja tertentu yang telah mendapatkan mandat dari Dewan Pimpinan di setiap tingkatan.

Pasal 59

Sidang Pleno Pengurus DPW

1. Sidang Pleno Pengurus DPW dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah berdasarkan Undangan yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPW

2. Sidang Pleno Pengurus DPW diadakan untuk membahas keputusan-keputusan operasional dan koordinatif dengan menghadirkan minimal menghadirkan 2/3 (dua per tiga ) pengurus DPW

3. Sidang Pleno Pengurus DPW dihadiri oleh pengurus DPW yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan DPW tentang struktur organisasi DPW

4. Pengambilan keputusan dalam pleno pengurus mengedepankan musyawarah untuk mencapai

mufakat

Pasal 60

Rapat Koordinasi Wilayah

1. Rapat Koordinasi Wilayah diadakan oleh DPW sekurang-kurangnya dua (2) kali dalam satu

periode kepengurusan.

2. Rapat Koordinasi Wilayah merupakan permusyawaratan pada tingkat wilayah untuk mengevaluasi

serta membahas kinerja dan program-program Dewan Pimpinan Wialayah, membahas

masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan Kongres, membahas operasionalisasi

keputusan DPN, DPP dan masalah-masalah lain yang dianggap penting.

3. Peserta Rapat Koordinasi Wilayah terdiri dari seluruh pengurs harian DPW dan Ketua, Sekretaris,

Bendahara dari seluruh DPD, ditambah dengan Ketua, Sekretaris, Bendahara Organisasi Sayap di

tingkat DPW

4. Peraturan Tata Tertib Rapat Koordinasi Wilayah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah.

Pasal 61

Rapat Pimpinan Harian Wilayah

1. Rapat Pimpinan Harian Wilayah diadakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah berdasarkan undangan yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris

2. Rapat Pimpinan Harian Wilayah ditujukan untuk membahas keputusan – keputusan organisasi yang bersifat operasional dan taktis

3. Peserta Rapat Pimpinan Harian terdiri dari Ketua, Wakil-wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil-wakil Bendahara ditambah Ketua, Sekretaris, Bendahara Organisasi Sayap di Tingkat DPW.

4. Pengambilan keputusan dalam Rapat Pimpinan Harian DPW mengedepankan prinsip musyawarah mufakat

Pasal 62

Sidang Pleno Pengurus DPD

1. Sidang Pleno Pengurus DPD dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Daerah berdasarkan Undangan yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD

2. Sidang Pleno Pengurus DPD diadakan untuk membahas keputusan-keputusan Operasional dan Koordinatif dengan menghadirkan minimal menghadirkan 2/3 (dua per tiga) pengurus DPD.

3. Sidang Pleno Pengurus DPD dihadiri oleh Pengurus DPD yang namanya tercantum dalam surat Keputusan DPP tentang struktur organisasi DPD.

4. Pengambilan Keputusan dalam Pleno pengurus mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 63

Rapat Koordinasi Daerah

1. Rapat Koordinasi Daerah diadakan DPD sekurang-kurangnya dua (2) kali dalam satu periode kepengurusan.

2. Rapat Koordinasi Daerah merupakan permusyawaratan tingkat daerah untuk mengevaluasi serta

Membahas kinerja dan program-program Dewan Pimpinan Daerah, membahas masalah-masalah yang

Berkaiatan dengan keputusan-keputusan Kongres, membahas operasionalisasi keputusan DPN,DPP

Dan masalah-maslah yang dianggap penting.

3. Peserta Rapat koordinasi Daerah terdiri dari seluruh pengurus harian DPD dan Ketua, Sekretaris,

Bendahara dan seluruh DPC ditambah perwakilan Ketua-ketua Organisasi Sayap di Tingkat DPD

4. Peraturan Tata Tertib Rapat Koordinasi Daerah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 64

Rapat Pimpinan Harian Daerah

1. Rapat Pimpinan Harian Daerah diadakan oleh Dewan Pimpinan Daerah berdasarkan Undangan yang

Ditandatangani Ketua dan Sekretaris.

2. Rapat Pimpinan Harian Daerah ditujukan untuk membahas keputusan – keputusan organisasi yang

Bersifat operasional dan taktis.

3. Peserta Rapat Pimpinan Harian Daerah terdiri dari Ketua, Wakil-wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-wakil

Sekretaris, Bendahara dan Wakil-wakil Bendahara.

4. Pengambilan Keputusan dalam Rapat Pimpinan Harian DPD mengedepankan prinsip musyawarah

Mufakat.

Pasal 65

Sidang Pleno Pengurus Sayap Nindora

1. Sidang Pleno Pengurus Sayap Nindora dilaksanakan oleh Sayap Nindora berdasarkan Undangan

Yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Sayap Nindora.

2. Sidang Pleno Pengurus Sayap Nindora diadakan untuk membahas keputusan-keputusan operasional dan Koordinatif dengan menghadirkan minimal menghadirkan 2/3 ( dua per tiga ) pengurus Sayap Nindora.

3. Sidang Pleno Pengurus Sayap Nindora dihadiri oleh Pengurus Sayap Nindora yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan DPD tentang struktur Organisasi Sayap Nindora.

4. Pengambilan Keputusan dalam pleno pengurus mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat

Pasal 66

Rapat Koordinasi Sayap Nindora

1. Rapat Koordinasi Sayap Nindora oleh Sayap Nindora sekurang-kurangnya dua (2) kali dalam satu periode Kepengurusan.

2. Rapat Koordinasi Sayap Nindora merupakan permusyawaratan pada Tingkat Sayap Nindora Untuk Mengevaluasi serta membahas Kinerja dan Program-program Sayap Nindora, membahas masalah –

Masalah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan Kongres, membahas operasionalisasi

Keputusan DPN, DPP dan masalah-masalah lain yang dianggap penting.

3. Peserta Rapat Koordinasi Sayap Nindora terdiri dari seluruh pengurus harian Sayap Nindora dan Ketua,

Sekretaris, Bendahara dari seluruh pengurus struktur dibawahnya (Tingkat RW dan RT) ditambah perwakilan Ketua-ketua Organisasi Sayap di Tingkat Sayap Nindora Jika ada.

4. Peraturan Tata Tertib Rapat Koordinasi Sayap Nindora di tetapkan oleh Sayap Nindora.

Pasal 67

Rapat Pimpinan Harian Sayap Nindora

1. Rapat Pimpinan Harian Sayap Nindora diadakan oleh Sayap Nindora berdasarkan Undangan yang

Ditandatangani Ketua dan Sekretaris.

2. Rapat Pimpinan Sayap Nindora ditujukan untuk membahas keputusan-keputusan organisasi yang

Bersifat operasional dan Taktis.

3. Peserta Rapat Pimpinan Harian Sayap Nindora terdiri dari Ketua, Wakil-wakil KetuaSekretaris, Wakil-wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil-wakil Bendahara.

4. Pengambilan keputusan dalam Rapat Pimpinan Harian Sayap nindora mengedepankan prinsip musayawarah mufakat.

BAB XII

KEUANGAN

Pasal 68

Sumber Keuangan

Kekayaan NINDORA diperoleh dari:

1. Iuran Wajib

2. Sumbangan tetap atau tidak tetap dari masyarakat/lembaga/badan yang bersifat sukarela dan tidak

mengikat.

3. Sumbangan, wakaf, wasiat dan hibah lainnya di alihkan atas nama organisasi.

Pasal 69

Tugas Bendahara

1. Mengelola kekayaan NINDORA

2. Mencatat semua harta NINDORA dan membukukan pengeluaran dan pemasukannya.

3. Mengawasi semua jenis kegiatan keuangan dan akuntansinya serta melaporkannya kepada Dewan

Pimpinan Pusat dan DPN secara periodik.

4. Menyusun anggaran dan penyiapan evaluasi akhir.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

Penutup

Dalam hal belum dilaksanakannya Rapat Luar Biasa atau Kongres I, maka semua kewenangan dan keputusan organisasi berada ditangan DPN (Dewan Pakar NINDORA).

DEWAN PIMPINAN PUSAT NASIONAL INDONESIA RAYA ( NINDORA )

Minggu, 16 Agustus 2015

KELUARGA BESAR NINDORA

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA( NASIONAL INDONESIA RAYA )